B. Media Sebagai Aktor Politik
Dalam teori wacana
Michel Foucault ada istilah kunci selain wacana ada juga episteme, kuasa,
pengetahuan, arkeologi dan genealogi, istilah tersebut sulit dipisahkan namun
dapat di bedakan.
Wacana merupakan kumpulan pernyataan yang dihasilkan dari
relasi kekuasaan dan pengetahuan melalui mekanisme yang bersifat plural,
produktif dan menyebar serta dikonstruksi dengan cara stimulasi. Sementara itu
genealogi menjadi model analisis yang melihat relasi antara pengetahuan dan
kekuasaan dalam satu bingkai wacana, dalam satu situasi dan kondisi tertentu.
Dalam konteks inilah kekuasaan media membuat lima wacana yang diangkat dalam
penelitian ini menemukan signifikansinya.
Wacana-wacana itu
adalah Kecurangan Kampanye
Pilpres, Dugaan pelanggaran HAM
Prabowo, Debat Capres-Cawapres, Konser salam 2 jari dan Keberpihakan Susilo
Bambang Yudhoyono. Kelima wacana itu
merupakan representasi dari pola pikir redaksi Kompas Grup, Media Grup, dan MNC
Grup
1. Kontestasi Media
Pada kampanya Pilpres
2014 sangat terasa pilihan-pilihan politik media terhadap pasangan tertentu.
Pilihan politik itu harus hati-hati diambil media karena akan berbenturan
dengan sikap indepedensi media. Beberapa grup media seperti Metro TV, MNC, dan
Viva memiliki keterkaitan dengan partai politik. Ini harus disikapi hati-hati
oleh wartawan yang bernaung di bawah perusahaan tersebut. Ada beberapa media
tidak memiliki afiliasi dan keterkaitan dengan partai politik tertentu sehingga
relatif bebas dalam menentukan sikap redaksinya dalam menyikapi kampanye
pilpres 2014.
Polaritas
pemberitaan di Metro TV, MNC dan Viva sangat kentara. Metro TV dengan Surya
Paloh dan partai Nasdem, Hary Tanoesoedibjo di MNC dan Aburizal pada Viva.
Masing-masing menggunakan media untuk kepentingan politik para pemiliknya.
Televisi seharusnya digunakan untuk kepentingan publik bukan untuk kampanye
politik golongan tertentu, tidak hanya terjadji di Indonesia, di luar negeri
pun sama saja. Banyak media memilih dan berafiliasi dengan partai politik atau
simpatisan kandidat tertentu, inilah salah satu resiko media dikuasai pedagang
dan politisi.
Keberpihakan
media secara politik lebih baik dideklarasikan secara terbuka. Dengan begitu
publik akan mengetahuinya dan akan melihat media yang memiliki afiliasi dengan
partai politik tertentu. Ini lebih baik daripada berpura-pura independen dan
netral dari kontestasi politik tertentu. Sikap pura-pura netral tersebut
membohongi publik.
Hampir
sebagian besar media pada kampanye Pilpres 2014 larut ke isu pemilu dan
pilpres. Muncul kecenderungan-kecenderungan terhadap calon tertentu, namun yang
harus digarisbawahi adalah standar kode etik jurnalistik, masyarakat yang akan
menguji dan menilai berita dari satu media, oleh sebab itu masyarakat harus
sadar bahwa tidak ada media yang netral.
Dalam
kampanye Pilpres 2014, Media Grup dan MNC Grup sangat terlihat kepentingan
pemiliknya, sementara itu Kompas Grup pada level redaksi tidak terlihat
meskipun mereka memiliki keterkaita sejarah dengan ideologi partai tertentu.
Kalau
pun mereka menyanggah dan menggunakan standar Kode Etik Jurnalistik adalah
sebuah keterpaksaan, Lumrah bila pemberitaan di Media Grup dan MNC Grup selalu
bertentangan, misalnya dalam pemberitaan
tentang kecurangan kampanye dan dugaan pelanggaran HAM Prabowo
Sementara
itu, Komisi Penyiaran Indonesia sudah membaca pertarungan media pada Piplres
2014akan berlangsung terbuka, vulgar dan cenderung sarkastis. Oleh sebab itu
KPI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
membuat kesepakatan tentang rambu-rambu aktivitas media penyiaran. Bahwa ranah
publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partai
politik tertentu.
Sesungguhnya
pertarungan di televisi adalah murni bisnis, bukan ideologi kecuali jika
dilihat kapitalisme sebagai ideologi. Namun, dalam pertarungan Pilpres 2014
para pemilik media sangat pragmatis.
2.
Etika Jurnalistik
Sepanjang perjalanan
perubahan jurnalisme dari cetak, televisi, radio, dan kini situs berita (media
online) selalu menghadirkan persoalan, persoalan mendasar adalah dilema etika
jurnalisme dan keguncangan etika yang paling dahsyat dari kehadiran situs
berita yang bersifat online. Praktik jurnalisme online kerap bertabrakan dengan
etika, prinsip, dan pakem jurnalisme lama. Ini menjadi persoalan serius dan
sampai saat ini masih belum terpecahkan. Jurnalisme tradisional masih
memercayai akurasi, verifikasi, keseimbangan, imparsialitas, dan adanya
gatekeeper.
Secara filosofis, jurnalisme harus tetap berpijak pada
prinsip kebenaran, independensi, check
and balance, cover all (multi) side,verifikasi fakta, dan keberpihakan yang
lemah. Etika jurnalisme berfungsi untuk menjamin media memproduksi jurnalisme
yang berkualitas dan publik mendapat informasi yang sehat dan mencerahkan.
Pertarungan pada Pilpres 2014 merupakan pertarungan yang
cukup ramai sepanjang sejarah republik ini berdiri. Peranan media begitu besar
dalam mobilitas opini, pembentukan opini, kemudian dalam mendefinisikan mana
lawan mana kawan, serta mengarahkan publik untuk memilih salah satu kandidat.
Selain itu, media memberikan satu kejutan bahwa mereka
bisa mengangkat seseorang yang katakanlah tidak dijagokan tiba-tiba menjadi “hero” . Hal ini dimulai pada pilpres
2004. Perang media pada Pilpres 2009 sangat kuat peranannya, khususnya
media-media online. Pada saat itu,
masyarakat Indonesia mulai belajar, terutama bagaimana seorang Susilo Bambang
Yudhoyono bisa muncul hanya dengan memanfaatkan satu sentimen bahwa dia
dianiaya ataupun diperlakukan tidak adil oleh Megawati Soekarnoputri yang saat
itu menjabat presiden. Susilo Bambang Yudhoyono semacam menggosok sentimen
viktimisasi (sebagai korban). Semua analisis tentang perseteruan Megawati dan
Susilo Bambang Yudhoyono sudah ditulis oleh banyak karya penelitian. Jadi ada
viktimisasi salah seorang figur politik, dari situ ia menjadi media darling.
Periode kedua
Susilo Bambang Yudhoyono dewan pers menyaksikan pemerintahan yang dihasilkan
pada Pemilu 2009 di tengah jalan mengalami penurunan popularitas yang luar
biasa. Hal ini dipicu media berubah sikap menjadi pengkritik yang paling serius
terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini berbeda dengan
masa awal Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden pada tahun 2004-2009. Saat
itu benar-benar bulang madu Susilo Bambang Yudhoyono dengan media, tetapi dari
tahun 2009 ke atas Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai dikritik.
Disituasi seperti itu muncul yang
namanya Joko Widodo(Jokowi). Kemunculan jokowi menarik simpati yang luar biasa
karena dia dipandang sebagai antitesis dari Susilo Bambang Yudhoyono. Tetiba
orang merasa Jokowi adalah kita, yaitu rakyat. Namun Jokowi maju bukan lagi media darling tetapi people darling.
Seseorang bisa di katakan people darling karena upaya untuk
menghajar Jokowi itu dilakukan oleh media-media yang tidak suka, tetapi pada
kenyataannya tidak berhasil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar